Akulturasi itu Ada dan Nyata



Perlu sengaja menggaris bawahi bahwa akulturasi di sekitar kita itu benar-benar nyata, ada, dan pernah tumbuh menjadi bagian sejarah Bogor.  Tempat dimana sebagaian besar warganya menyatakan cintanya kepada kota yang telah berusia 535 tahun itu. Sebagian malah merasa sah untuk klaim ‘paling mencintai’ atas dasar lamanya menetap dari generasi ke generasi.

*Foto : Pulo Geulis dari Jembatan Otista

Bogor sejak ditemukan telah diniatkan menjadi sebuah kota, dimulai ketika Jayadewata memilih kawasan diantara dua sungai besar itu sebagai ibukota Kerajaan Pajajaran tahun 1482, penetapan pemerintah Hindia Belanda melalui Staatsblad 1905 No.208 tentang Gemeente Buitenzorg, hingga ditetapkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Kota Praja Bogor.

Suatu kota berikut fungsinya sebagai pemukiman yang mengatur kehidupan sosial, politik dan ekonomi untuk menjaga keamanan warganya. Kota yang kemudian tumbuh menjadi barometer perubahan peradaban dan budaya, termasuk akulturasi dan toleransi penghuninya.

Lahirnya zona pemukiman etnis pada 1845 menjadi salah satu jejak nyata siapa warga kota itu dan bagaimana kehidupan kota terbentuk. Surat Keputusan tentang Zonasi  kota berdasarkan etnis (wijk) yang diteken Gubernur Jendral J.J. Rochussen pada tanggal 8 Juli itu menginstruksikan bahwa orang-orang timur asing harus bertempat tinggal pada wilayah tertentu sesuai dengan ras dan komunitasnya. Orang Tionghoa atau Arab tidak boleh tinggal dekat dengan warga pribumi. Demikian halnya orang eropa yang diberi keistimewaan tinggal di pusat kota.

Kebijakan yang berlaku hingga 1915 tersebut bermaksud agar mereka mudah diawasi dan dikontrol. Inilah salah satu bentuk politik rasialisme pertama di Jawa, yang kemudian menciptakan status dalam lapisan masyarakat. Kategori ini kelak menciptakan segregasi sosial-politik-ekonomi antara non pribumi dengan pribumi.

Diluar dampak politik itu,  pola zoning kemudian menyebar kedalam rimbunan pemenuhan kehidupan komunitas lainnya seperti pendidikan, perdagangan hingga peribadatan. Masing-masing etnis secara sadar menjalankan perannya tanpa gesekan berarti.

Pada periode inilah Tubagus Muhammad Bin Tubagus Abas  telah datang ke sebuah wilayah dipinggiran kota Bogor tahun 1878 dan mendirikan pesantren Al-Falak. Masjid-pesantren yang didirikan Kyai Falak di Pagentongan tersebut memiliki menara dan ornamen-ornamen khas Masjid Agung Banten.

Pada situasi yang lain, tahun 1881 Mgr. AC. Claessens membeli sebuah rumah di pusat kota, tepatnya di Bantammer Weg (kini Jl. Kapten Muslihat) yang kemudian dijadikan kompleks  Gereja, pastoran, seminari, sekolah dan bruderan.

Situasi berbeda dan dalam rentang waktu tak berbeda jauh itu mencatatkan bagaimana suatu kaum yang mengurus ‘urusan’-nya sendiri, nyaris tak terlibat dalam konflik yang berlarut-larut. Agama, meski tidak mutlak, biasanya menjadi penanda atas suatu kaum yang beradat, norma untuk seluruh pikiran dan tindakan.

Menurut Koentjaraningrat, sistem religi merupakan salah satu dari tujuh unsur kebudayaan. Meski agama  yang dianut bersifat universal, pada waktunya ia juga dapat menjadi adat, sebagaimana agama yang bersifat khusus untuk kaum tertentu.

Sebelum lupa, kita perlu mengingat kembali bagaimana sejarah juga mencatat bahwa para perintis bangsa ini pernah merilis Piagam Jakarta sebelum menjadi Pancasila.

Piagam Jakarta merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat Panitia Sembilan atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan ‘Muqaddimah’ (preambule).

Butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. Inilah bukti keteladanan dari para perintis negara yang mengedepankan toleransi demi kepentingan dan keutuhan bangsa. Sadar betul bahwa konsep ke-bhineka-an adalah menyandingkan akulturasi dan toleransi dalam kehidupan setiap warga negara.

Bogor merupakan wilayah multikultural. Kemajemukan tersebut pada satu sisi merupakan kekuatan sosial dan keragaman yang indah apabila satu sama lain bersinergi dan saling bekerja sama untuk membangun kota. Sebaliknya apabila tidak dikelola dan dibina dengan tepat akan menjadi pemicu dan penyulut konflik dan kekerasan. Toleransi adalah sikap tenggang rasa yang berarti rukun dan tidak menyimpang dari aturan dimana seseorang harus saling menghargai dan saling menghormati. Toleransi sangat diperlukan pada kehidupan sehari-hari untuk menjalin hubungan yang harmonis, rukun dan sejahtera.

Dibutuhkan kearifan setiap individu sehingga mampu bersikap dan memainkan peran menghargai pluralitas, perbedaan dan saling percaya (trust) antar masyarakat. Barangkali benturan yang terjadi akhir-akhir ini lebih dikarenakan memang tak saling mengenal, perspektif - perspektif yang ada tak terkomunikasikan di antara mereka.


Seandainya kita tetap berpegang pada keteladanan yang dirintis pendahulu bangsa, dalam konteks kekinian sepertinya tak perlu terkagum-kagum dengan mayoritas warga muslim di Pulo Geulis yang begitu menghormati kebebasan menjalankan ibadah warga minoritas di Vihara Mahabrahma. Cap Go Meh, peringatan Maulid Nabi hingga rapat warga sudah terbiasa berlangsung di disatu lokasi yang sama.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.